Monday, 18 March 2013

Tahapan Pemilu Berjalan, Partai Luar Senayan Dilupakan

Meulaboh – Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) kembali menggelar sebuah diskusi bertema “ Tahapan Pemilu Berjalan, Partai Luar Senayan Dilupakan “ yang berlangsung di Media Center Bawaslu, Jakarta, Senin, 18 Maret 2013. Diskusi ini menghadirkan Adi Massardi (Ketua Umum Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih), Daniel Hutapea (Ketua Umum PPPI), Ray Rangkuti, Pengamat Pemilu (LIMA), DR T. Saiful Bahri Johan (Wakil Ketua Biro Hukum KPU), sebagai pembicara.

“Atas kecurangan KPU, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sudah melaporkan masalah ini ke Markas Besar Kepolisian dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 266 KUHP,” ungkap Daniel Hutapea.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PPPI, Rudi yang menyatakan “Apa yang dikatakan Ketua Umum, kita punya landasan bukti-bukti otentik, baik surat dinas KPU kepada Dirjen, dan selanjutnya diminta diundangkan kepada Menteri hukum dan HAM, ini memang benar, sehingga pantas dipidanakan” ungkapnya.

“Boleh saja, transparansi ini merupakan bagian dari modal kita dalam mengelola Negara ini ke depan, intinya hukum harus tetap ditegakkan,” Jelas Saiful Bahri Johan.

“Iya kami membuat Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih ini untuk menyikapi kecenderungan pemilu kita, yang lebih banyak tidak bersihnya, lebih banyak tidak transparannya, kita tidak boleh menyerahkan begitu saja pelaksanaan pemilu 2014 hanya kepada 7 orang komisioner KPU, ini merupakan hajat demokrasi yang besar di negara besar, tidak boleh hanya diurus 7 orang, yang integritasnya kita meragukan, yang kapasitas demokrasinya juga kita ragukan, dan ketika memilih partai peserta Pemilu saja tidak bisa, bagaimana kemudian dapat menyelenggaraan Pemilu dengan baik ” Ungkap Adi Massardi, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih.

Sementara itu, Ray Rangkuti, Pengamat Pemilu dari LIMA mengatakan, “KPU harus lebih berpikir positif, lebih independent, bekerja seperti yang kita harapkan, dirinya juga menyayangkan pernyataan anggota komisioner KPU yang mempertanyakan Ke-lurus-an putusan PTUN yang menurutnya terlalu vulgar.”

(Reporter ; Hasanudin)